Why it matters
Transparency reduces regulatory and reputational risk. Identify which materials must be published and consultation timelines before permitting.
Skipping steps can delay projects or invite judicial review.
Navigasi
Semua bagian portal
Tentang Badan Nasional
Pilih bagian

Diskusi Publik
Dokumen Draft
Rancangan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh Badan Nasional untuk Investasi di bawah Presiden Republik Kirgizstan sesuai dengan Undang-Undang KR 'Tentang Investasi di Republik Kirgizstan'.
Rancangan peraturan perundang-undangan untuk diskusi publik
Rancangan ini dikembangkan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang KR 'Tentang Investasi di Republik Kirgizstan' tanggal 12 Agustus 2025. Ini menetapkan prosedur untuk mengorganisir dan melaksanakan kompetisi terbuka untuk usulan investasi atau proyek investasi, pembentukan komisi kompetisi, pengajuan aplikasi oleh calon investor, dan penandatanganan perjanjian investasi. Membatalkan Keputusan Kabinet Menteri KR No. 691 tanggal 21 Desember 2023.
Rancangan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang KR 'Tentang Investasi di Republik Kirgizstan' tanggal 12 Agustus 2025. Ini menetapkan sistem jaminan negara untuk perlindungan investasi di wilayah dengan rezim investasi khusus. Ini mendefinisikan jenis kewajiban keuangan negara, termasuk kompensasi atas kerusakan dan kerugian yang didokumentasikan berdasarkan perjanjian investasi. Membatalkan Keputusan Pemerintah KR No. 88 tanggal 18 Februari 2022.
Silakan kirim komentar dan saran Anda ke email Badan Nasional.
invest.gov.kg
Consultation, EIA and disclosure rules depend on project type and sector regulations. Below is a general orientation only.
Transparency reduces regulatory and reputational risk. Identify which materials must be published and consultation timelines before permitting.
Skipping steps can delay projects or invite judicial review.
Check environmental, urban planning and public-participation rules on Adilet and on ministries’ official sites.
Sumber untuk Verifikasi
Verify: Adilet; Ministry of Natural Resources, Ecology and Technical Supervision (and other competent bodies).