11.1. Dasar Hukum
Republik Kirgizstan adalah salah satu negara pertama di Asia Tengah yang menerapkan regulasi khusus untuk aset virtual. Peraturan perundang-undangan mengatur hubungan yang timbul dalam penciptaan, penerbitan, penyimpanan, dan peredaran aset virtual, serta kegiatan para pelaku pasar aset virtual.
| Undang-undang Kunci | Undang-Undang KR "Tentang Aset Virtual" tanggal 21 Januari 2022 No. 12 (selanjutnya disebut – Undang-Undang tentang Aset Virtual) |
|---|---|
| Otoritas yang Berwenang | Badan Nasional untuk Aset Virtual dan Teknologi Blockchain di bawah Presiden Republik Kirgizstan (NAVA) |
Aset virtual merupakan kumpulan data dalam bentuk elektronik-digital yang memiliki nilai dan merupakan ekspresi digital dari nilai dan/atau alat pembuktian hak milik dan/atau hak non-milik. Aset virtual dibuat, disimpan, dan diedarkan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau teknologi serupa.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
• aset virtual dapat menjadi objek hak sipil yang mandiri;
• aset virtual dapat membuktikan hak milik dan hak non-milik, termasuk hak tagih atas objek hak sipil lainnya;
• aset virtual bukan merupakan alat pembayaran;
• aset virtual bukan merupakan satuan mata uang (valuta);
• aset virtual bukan merupakan surat berharga.
Peraturan perundang-undangan juga mengatur jenis-jenis aset virtual tertentu, termasuk:
• stablecoin;
• token digital;
• token yang dijamin oleh aset nyata (Real World Asset Token - RWA Token).
11.2. Regulasi Pemerintah
Pada tahun 2025-2026, di Kirgizstan dilakukan reformasi sistem regulasi pemerintah atas pasar aset virtual dan teknologi blockchain.
Pada tahun 2026 ditetapkan otoritas khusus yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang aset virtual – Badan Nasional untuk Aset Virtual dan Teknologi Blockchain di bawah Presiden Republik Kirgizstan (NAVA). NAVA melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, regulasi dan perizinan serta penerbitan dokumen izin, pendaftaran pemerintah atas penerbitan aset virtual, pemeliharaan daftar pemerintah,
serta penerapan tindakan terhadap subjek pasar aset virtual yang diatur.
Di bawah Presiden Republik Kyrgyz juga beroperasi Dewan Nasional untuk Pengembangan Bidang Aset Virtual dan Teknologi Blockchain, yang melaksanakan koordinasi kebijakan negara dan penyusunan usulan untuk pengembangan sektor tersebut.
Peraturan perundang-undangan mengatur kemungkinan pembentukan rezim regulasi khusus (regulatory sandbox) untuk pengujian produk dan teknologi inovatif di bidang aset virtual dalam lingkungan terkendali dengan kondisi khusus.
11.3. Jenis Kegiatan yang Diatur
Jenis kegiatan berikut diakui sebagai kegiatan yang diatur di bidang aset virtual:
• penambangan;
• emisi (penerbitan) dan penempatan awal aset virtual, termasuk stablecoin dan Token RWA dalam mata uang nasional atau asing;;
• kegiatan penyedia layanan aset virtual.
11.4. Penyedia Layanan Aset Virtual
Penyedia layanan aset virtual hanya dapat berupa badan hukum yang terdaftar di wilayah Republik Kyrgyz dan melaksanakan kegiatan terkait berdasarkan lisensi.
Jenis layanan utama yang terkait dengan aset virtual meliputi:
• pembelian dan penjualan (pertukaran) aset virtual;
• pertukaran antar aset virtual;
• transfer aset virtual;
• penyimpanan, pengelolaan, dan pengendalian aset virtual;
• pemberian layanan keuangan yang terkait dengan penempatan awal dan/atau penjualan aset virtual penerbit.
Operator perdagangan aset virtual (bursa kripto) dan operator pertukaran aset virtual adalah penyedia layanan aset virtual dan melaksanakan kegiatan berdasarkan lisensi.
Dalam hal ini:
bursa kripto menyelenggarakan pelaksanaan transaksi dengan aset virtual melalui platform perdagangan elektronik;
operator pertukaran aset virtual melakukan pembelian, penjualan, dan pertukaran aset virtual atas nama sendiri.
| BUSINESS-COMPASS | Panduan hukum untuk Kyrgyzstan Bursa kripto harus didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas. Untuk penyedia layanan aset virtual, undang-undang menetapkan persyaratan untuk ukuran modal dasar minimum. Besaran modal minimum tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Presiden Republik Kyrgyz.53 11.5. Emisi dan penempatan awal aset virtual Emisi dan penempatan publik aset virtual dapat dilakukan oleh entitas bisnis Republik Kyrgyz dengan tujuan: • menarik investasi dan dana pinjaman; • pencatatan, pertukaran, dan pengesahan hak kepemilikan atas properti. Di wilayah Republik Kyrgyz hanya diperbolehkan penerbitan aset virtual yang dijamin. Penerbitan aset virtual wajib didaftarkan secara resmi oleh badan yang berwenang. Prosedur emisi, penempatan awal, dan peredaran aset virtual diatur oleh Undang-Undang tentang aset virtual dan peraturan pelaksana terkait. Informasi tentang penerbitan aset virtual dimasukkan ke dalam Daftar Negara Tunggal emisi aset virtual baik dalam mata uang nasional maupun asing.54 53 Mulai 1 Juli 2026, modal dasar minimum operator perdagangan aset virtual (bursa kripto) ditetapkan oleh Presiden KR sebesar 300 juta som (sekitar 3,43 juta dolar AS) (Keputusan Presiden KR "Tentang Penetapan Ukuran Modal Dasar Minimum Operator Perdagangan Aset Virtual" tanggal 13 Maret 2026 No. 112). Untuk operator pertukaran aset virtual, modal dasar minimum sebelumnya ditetapkan oleh Kabinet Menteri sebesar 40 juta som (sekitar 460 ribu dolar AS). Perlu dicatat bahwa sesuai dengan perubahan yang diadopsi pada tahun 2026 dalam Undang-Undang tentang aset virtual, besaran modal dasar operator pertukaran aset virtual harus ditetapkan oleh Presiden KR, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa modal dasar minimum untuk operator pertukaran aset virtual akan ditetapkan oleh Presiden KR dalam jumlah yang berbeda. 54 Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang tentang aset virtual. | |||
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS-COMPASS | Panduan hukum untuk Kyrgyzstan Bursa kripto harus didirikan dalam bentuk hukum | |||
| perseroan terbatas. Untuk penyedia layanan aset virtual, undang-undang menetapkan persyaratan untuk ukuran modal dasar minimum. Besaran modal minimum tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Presiden Republik Kyrgyz.53 11.5. Emisi dan penempatan awal aset virtual Emisi dan penempatan publik aset virtual dapat dilakukan oleh entitas bisnis Republik Kyrgyz dengan tujuan: • menarik investasi dan dana pinjaman; • pencatatan, pertukaran, dan pengesahan hak kepemilikan atas properti. Di wilayah Republik Kyrgyz hanya diperbolehkan penerbitan aset virtual yang dijamin. Penerbitan aset virtual wajib didaftarkan secara resmi oleh badan yang berwenang. Prosedur emisi, penempatan awal, dan peredaran aset virtual diatur oleh Undang-Undang tentang aset virtual dan peraturan pelaksana terkait. Informasi tentang penerbitan aset virtual dimasukkan ke dalam Daftar Negara Tunggal emisi aset virtual baik dalam mata uang nasional maupun asing.54 53 Mulai 1 Juli 2026, modal dasar minimum operator perdagangan aset virtual (bursa kripto) ditetapkan oleh Presiden KR sebesar 300 juta som (sekitar 3,43 juta dolar AS) (Keputusan Presiden KR "Tentang Penetapan Ukuran Modal Dasar Minimum Operator Perdagangan Aset Virtual" tanggal 13 Maret 2026 No. 112). Untuk operator pertukaran aset virtual, modal dasar minimum sebelumnya ditetapkan oleh Kabinet Menteri sebesar 40 juta som (sekitar 460 ribu dolar AS). Perlu dicatat bahwa sesuai dengan perubahan yang diadopsi pada tahun 2026 dalam Undang-Undang tentang aset virtual, besaran modal dasar operator pertukaran aset virtual harus ditetapkan oleh Presiden KR, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa modal dasar minimum untuk operator pertukaran aset virtual akan ditetapkan oleh Presiden KR dalam jumlah yang berbeda. 54 Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang tentang aset virtual. |
11.6. Penambangan
Penambangan adalah jenis kegiatan yang diatur untuk memastikan fungsi blockchain dan konfirmasi transaksi dalam buku besar terdistribusi.
Peraturan perundang-undangan menetapkan:
Untuk melakukan penambangan diperlukan pendaftaran di Daftar Digital penambang dan memperoleh sertifikat yang sesuai. Sertifikat diterbitkan tanpa batas waktu.
Persyaratan utama untuk pendaftaran adalah:
• kepemilikan peralatan penambangan;
• memiliki dompet aset virtual yang aktif;
• mematuhi persyaratan pasokan listrik dan keamanan;
• tidak adanya penambangan tersembunyi
penambangan pribadi yang dilakukan oleh pengusaha individu;
penambangan industri yang dilakukan oleh badan hukum.
Masih ada pertanyaan?
Ajukan pertanyaan ke Badan Nasional untuk Investasi — kami akan membantu memahami aspek hukum.
Materi disiapkan oleh Badan Nasional untuk Investasi bersama dengan Baker Tilly, bersifat informatif dan bukan merupakan konsultasi hukum. Data berlaku per Juni 2026. Sebelum mengambil keputusan, periksa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsultasikan dengan NAİ.