INDUSTRI
10.1. Dasar hukum
Industri pertambangan merupakan salah satu sektor kunci bagi ekonomi Republik Kirgizstan dan memainkan peran penting dalam pembentukan pendapatan ekspor, penerimaan anggaran, dan pengembangan regional. Kirgizstan memiliki potensi mineral dan bahan mentah yang signifikan, termasuk deposit emas, perak, batu bara, antimoni, logam langka dan berwarna, serta air bawah tanah dan bahan bangunan.
Sumber daya alam Republik Kirgizstan adalah milik eksklusif negara dan berada di bawah perlindungan khususnya. Pemanfaatan sumber daya alam hanya diperbolehkan berdasarkan hak yang diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
| Peraturan perundang-undangan utama | Undang-Undang KR "Tentang Sumber Daya Alam" tanggal 19 Mei 2018 No. 49 (selanjutnya – Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam) |
|---|---|
| Otoritas yang berwenang | Kementerian Sumber Daya Alam, Ekologi, dan Pengawasan Teknis Republik Kirgizstan |
10.2. Jenis dan bentuk pemanfaatan sumber daya alam
Sumber daya alam diberikan untuk pemanfaatan dengan tujuan berikut:
• studi geologi (pencarian dan eksplorasi);
• pengembangan deposit mineral, termasuk pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
• pembangunan dan pengoperasian fasilitas bawah tanah yang tidak terkait dengan penambangan mineral;
• jenis pemanfaatan khusus lainnya dari sumber daya alam yang diatur oleh undang-undang.
Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam timbul berdasarkan:
• lisensi;
• kontrak konsesi;
• perjanjian bagi hasil;
• pendaftaran negara.
10.3. Pemberian hak pemanfaatan sumber daya alam
Bergantung pada kategori wilayah sumber daya mineral dan nilainya, hak penggunaan sumber daya mineral diberikan dengan salah satu cara berikut:
| Lelang | untuk wilayah sumber daya mineral yang memiliki nilai nasional; |
|---|---|
| Lelang Terbuka | untuk wilayah sumber daya mineral yang termasuk dalam daftar objek lelang; |
| Aturan "permohonan pertama yang diajukan" | Untuk wilayah sumber daya mineral yang bukan objek lelang atau kompetisi, atau untuk wilayah yang tidak terkait dengan eksplorasi dan pengembangan deposit; |
| Berdasarkan keputusan Kabinet Menteri KR | Terkait dengan perusahaan negara dan entitas usaha dengan partisipasi negara tidak kurang dari 2/3 saham. |
10.4. Perizinan penggunaan sumber daya mineral
Semua jenis penggunaan sumber daya mineral wajib memiliki izin, kecuali dalam kasus yang diatur oleh undang-undang. Perizinan dilakukan sesuai dengan Peraturan tentang tata cara perizinan penggunaan sumber daya mineral, yang disahkan oleh keputusan Pemerintah Republik Kyrgyzstan tanggal 29 November 2018 No. 561.
Perizinan dilakukan secara bertahap dan mencakup izin untuk:
• pekerjaan eksplorasi geologi;
• pekerjaan survei geologi;
• pengembangan deposit mineral.
Setiap tahap berikutnya diberikan kepada pemegang izin yang berlaku dengan syarat pemenuhan ketentuan izin secara tepat, penyampaian laporan, dan pencatatan cadangan mineral dalam neraca negara.
10.5. Investor asing
Badan hukum asing berhak memperoleh hak penggunaan sumber daya mineral setara dengan perusahaan domestik. Dalam hal ini, investor asing yang memperoleh hak penggunaan sumber daya mineral wajib mendirikan anak perusahaan di Republik Kyrgyzstan untuk pengurusan izin, serta memberikan informasi tentang pemilik manfaat.
10.6. Partisipasi negara
dalam sektor pertambangan
Untuk sejumlah proyek di bidang pemanfaatan sumber daya mineral, undang-undang mengatur partisipasi wajib negara.
Dalam pengembangan deposit emas dan perak besar dan menengah, diatur partisipasi saham wajib negara sebesar tidak kurang dari 30%. 49
Perusahaan negara dan entitas usaha dengan 2/3 saham kepemilikan negara berhak melaksanakan proyek pemanfaatan sumber daya mineral bersama investor melalui perjanjian kemitraan sederhana atau pembentukan perusahaan patungan atau anak perusahaan. Besaran partisipasi minimum negara dalam proyek tersebut tergantung pada jenis mineral dan sebesar tidak kurang dari 30%-40%.50
10.7. Kewajiban sosial dan
interaksi dengan daerah
Untuk objek sumber daya mineral yang memiliki arti nasional, undang-undang mengatur penandatanganan paket sosial – perjanjian antara pemegang izin sumber daya mineral dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk pengembangan sosial-ekonomi daerah.51 Paket sosial dan laporan pelaksanaannya wajib dipublikasikan secara terbuka.
Undang-undang tentang sumber daya mineral, pasal 19 ayat 4-1. Peraturan tentang ketentuan pelaksanaan oleh perusahaan negara dan entitas usaha yang memiliki tidak kurang dari dua pertiga saham kepemilikan negara dalam modal dasar, kegiatan bersama dengan investor dalam pelaksanaan hak penggunaan sumber daya mineral yang diberikan (disahkan oleh Keputusan Kabinet Menteri KR tanggal 23 Agustus 2022 No. 472). Untuk objek sumber daya mineral lainnya, penandatanganan paket sosial bersifat sukarela.
10.8. Pajak dan pembayaran wajib atas pemanfaatan sumber daya mineral
Berikut ini adalah pajak khusus dan pembayaran wajib yang berlaku atas pemanfaatan sumber daya mineral:
| Jenis pajak/pembayaran | Kapan diterapkan | Tarif dan perhitungan |
|---|---|---|
| Bonus | saat pemberian atau perubahan hak penggunaan sumber daya mineral (perolehan lisensi, transformasi, pengalihan hak, perubahan saham, peningkatan cadangan atau luas area); | pembayaran sekali; tarif tergantung pada jumlah cadangan (untuk pengembangan) atau luas lisensi (untuk pencarian dan eksplorasi); |
| Royalti | saat penambangan mineral, pengambilan air tanah; | pembayaran berjalan; tarif bervariasi tergantung jenis mineral; |
| Pajak penghasilan | saat penambangan dan penjualan bijih, konsentrat yang mengandung emas, perak, tembaga, antimon, merkuri, tungsten dan timah, serta paduan emas dan emas rafinasi, produk jadi dari logam-logam tersebut; | tarif progresif, tergantung pada harga dunia untuk logam terkait; dihitung dari pendapatan dan menggantikan pajak penghasilan; |
| Biaya pemeliharaan lisensi | dalam kepemilikan lisensi untuk pencarian, eksplorasi, dan pengembangan deposit hingga mencapai kapasitas proyek (tidak kurang dari 90% volume produksi tahunan); | dihitung berdasarkan luas area lisensi, jenis mineral, tanggal penerbitan, dan periode pemanfaatan sumber daya mineral. |
| Kontribusi untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur tingkat lokal52 | dalam pengembangan (penambangan) deposit mineral; | 2% dari pendapatan penjualan mineral atau biaya produksi sebelum pengolahan; dibayarkan ke dana pengembangan daerah dan anggaran lokal |
Selain itu, pajak, biaya, dan pembayaran wajib lain yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga harus dibayar.
Kontribusi untuk pengembangan, pemeliharaan infrastruktur tingkat lokal, dan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan khusus sesuai dengan program pengembangan sosial-ekonomi wilayah.
Masih ada pertanyaan?
Ajukan pertanyaan ke Badan Nasional untuk Investasi — kami akan membantu memahami aspek hukum.
Materi disiapkan oleh Badan Nasional untuk Investasi bersama dengan Baker Tilly, bersifat informatif dan bukan merupakan konsultasi hukum. Data berlaku per Juni 2026. Sebelum mengambil keputusan, periksa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsultasikan dengan NAİ.