14. Data pribadi

DATA

14.1. Dasar Hukum

Kode Digital KR adalah peraturan komprehensif yang mengatur hubungan di lingkungan digital, termasuk pengolahan data pribadi, layanan digital, platform digital, ekosistem digital, dan pertukaran data lintas batas. Dalam hal perlindungan data pribadi, kode ini menetapkan hak subjek data, kewajiban organisasi yang melakukan pengolahan data, serta persyaratan keamanan dan transfer data lintas batas.

Data pribadi adalah data digital yang berisi informasi karakter pribadi. Ini adalah setiap informasi yang memungkinkan identifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, nama lengkap, data biometrik, nomor identifikasi pribadi, status pernikahan, alamat email, nomor telepon, rincian bank, kondisi kesehatan, kebangsaan

Subjek data pribadi diakui sebagai individu yang data pribadinya dimiliki. Perusahaan yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi karyawan, klien, dan individu lainnya biasanya bertindak sebagai pemilik catatan data pribadi dan memikul tanggung jawab utama untuk mematuhi persyaratan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.

Perusahaan tersebut wajib melaksanakan serangkaian langkah organisasi dan teknis:

• menerapkan perlindungan data yang konstruktif, yaitu mempertimbangkan kepentingan pengguna dan siklus hidup data sejak tahap perancangan sistem digital;

• mencatat operasi dengan catatan pribadi sesuai dengan rekomendasi regulator;

• menunjuk penanggung jawab pengolahan data pribadi untuk organisasi dengan jumlah karyawan lebih dari sepuluh orang;

• menyelenggarakan pelatihan karyawan mengenai aturan penanganan data.

Kode Digital menetapkan daftar lengkap dasar hukum pengolahan data pribadi. Pengolahan diperbolehkan jika diperlukan untuk setidaknya salah satu tujuan berikut:

pelaksanaan kontrak yang menjadi pihak subjek data, atau persiapan untuk penandatanganannya atas inisiatif subjek

pelaksanaan kewajiban oleh pemilik catatan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan

perlindungan kepentingan vital subjek atau individu lain; pelaksanaan tugas publik atau sosial (perlindungan kehidupan manusia, tujuan kemanusiaan, lingkungan)

pelaksanaan kepentingan sah pemilik catatan atau pihak ketiga dengan syarat tidak melanggar hak dan kebebasan subjek data

Jika tidak ada dasar yang disebutkan, pengolahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan subjek, dan hanya untuk tujuan yang disetujui. Perundang-undangan menetapkan persyaratan ketat untuk persetujuan. Persetujuan harus sukarela, spesifik, diinformasikan, dan sadar.

Subjek data pribadi diberikan hak-hak yang harus dilindungi, antara lain:

• hak untuk memperoleh informasi tentang pemrosesan;

• hak akses ke data pribadi mereka;

• hak untuk memperbaiki dan melengkapi data;

• hak untuk memindahkan data;

• hak untuk menghapus data;

• hak untuk menolak pemrosesan;

• hak untuk membatasi pemrosesan.

Kode Digital juga mengatur transfer lintas batas data pribadi. Transfer data ke negara asing diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan perundang-undangan KR, termasuk adanya persetujuan subjek data, perjanjian internasional, atau dasar lain yang diatur oleh perundang-undangan.