2. Iklim investasi

2.1. Dasar hukum

Kebijakan investasi negara diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong penarikan investasi nasional dan asing, menetapkan prinsip hukum yang setara dan adil serta jaminan perlindungan investasi.

IKLIM

Masuknya investasi asing langsung menurut jenis kegiatan ekonomi (2025)10

Komite Statistik Nasional KR, Investasi di Republik Kyrgyzstan, Informasi Ekspres per 10 Juni 2026..

47,2%

18,8%

0,6%

8,9%

0,9%

5,6%

10,8% 3,9%

1,3%

2,0%

Industri pengolahan ($618,8 juta)

Pertambangan ($246,3 juta)

Konstruksi ($8,1 juta)

Perdagangan ($117 juta)

Transportasi dan logistik ($11,7 juta)

TI dan telekomunikasi ($73,6 juta)

Keuangan dan asuransi ($142,2 juta)

Kegiatan profesional, ilmiah, dan teknis ($50,4 juta)

Hotel dan restoran ($16,5 juta)

Jenis kegiatan lainnya ($25,5 juta)

Total: $1,31 miliar (2025)

2.2. Jaminan dan perlindungan investasi

Perundang-undangan menetapkan sistem jaminan hukum dan mekanisme perlindungan bagi investor asing. Jaminan dan mekanisme perlindungan utama meliputi, antara lain:

• pemberian rezim nasional bagi investor asing, yang berarti bahwa investor asing dalam keadaan serupa menikmati rezim yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan investor nasional;

• kemungkinan penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase internasional apabila terdapat perjanjian arbitrase dan/atau perjanjian internasional yang relevan;

• kemungkinan pelaksanaan proyek investasi besar berdasarkan model kontraktual, termasuk perjanjian investasi dengan negara;

• prioritas penerapan perjanjian internasional apabila memberikan kondisi yang lebih menguntungkan bagi investor (dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional negara);

• larangan campur tangan yang tidak berdasar dalam kegiatan usaha investor;

• pendekatan luas dalam definisi "investasi" (modal, properti, kekayaan intelektual, hak kontraktual, dll.);

• perlindungan terhadap ekspropriasi ilegal, termasuk kewajiban pembayaran kompensasi yang proporsional dan tepat waktu berdasarkan nilai pasar;

• jaminan akses informasi, kebebasan menjalankan kegiatan investasi sesuai dengan hukum;

• kebebasan memilih bentuk dan cara investasi;

• hak untuk mentransfer pendapatan dan modal secara bebas.

2.3. Langkah-langkah Stimulan

Bergantung pada ukuran dan arah investasi, investor dapat diberikan langkah-langkah stimulan berikut:

rezim stabilisasi, keringanan pajak, keringanan bea cukai, keringanan pembayaran non-pajak

penyusutan percepatan aset tetap

koneksi ke infrastruktur teknik dan komunikasi

pemberian visa investasi

pengembangan dan penerapan aturan dan persyaratan regulasi teknis khusus jika tidak ada

pemberian lisensi, izin, dan dokumen lainnya

pemberian hak atas tanah dan objek air.

2.4. Perjanjian Investasi

Undang-undang investasi mengatur kemungkinan pelaksanaan proyek investasi berdasarkan perjanjian investasi yang menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak, serta kondisi pelaksanaan proyek investasi.

Di Kyrgyzstan, perjanjian investasi dapat dibuat:

• antara investor dan badan pemerintah atau badan pemerintahan lokal;

• antara investor dan Kabinet Menteri (dalam kasus yang diatur oleh undang-undang).

Pemilihan pihak dalam perjanjian investasi tergantung pada volume investasi yang direncanakan dalam proyek.

Perjanjian investasi dapat dibuat berdasarkan hasil lelang terbuka atau melalui negosiasi langsung antara investor dan Kabinet Menteri. Negosiasi langsung dengan Kabinet Menteri diterapkan jika volume investasi mencapai 1 miliar som (≈ 11,5 juta dolar AS), dan dengan syarat bahwa investor memiliki pengalaman yang terbukti dalam pelaksanaan proyek serupa. Prosedur dan kondisi pelaksanaan negosiasi langsung ditentukan oleh Kabinet Menteri.

Untuk proyek dengan volume investasi yang lebih kecil, pihak dalam perjanjian investasi dapat berupa badan pemerintah dan badan pemerintahan lokal. Misalnya, badan pemerintahan lokal (kecuali walikota kota) berhak membuat perjanjian investasi untuk proyek dengan volume investasi dari 1 juta hingga 50 juta som, dan dua atau lebih badan tersebut – untuk proyek dengan volume investasi dari 1 juta hingga 200 juta som. Walikota kota, kecuali kota Bishkek dan Osh, dapat menjadi pihak dalam perjanjian untuk proyek dengan nilai dari 1 juta hingga 300 juta som, dan jika bersama dengan mereka ada badan pemerintahan lokal lainnya – dari 1 juta hingga 400 juta som. Untuk proyek dengan volume investasi dari 1 juta hingga 1 miliar som, pihak dalam perjanjian investasi juga dapat berupa badan pemerintahan lokal kota Bishkek dan Osh, serta kementerian dan lembaga terkait Republik Kyrgyz.

Investasi asing langsung menurut negara (2025)11

Komite Statistik Nasional KR, Investasi di Republik Kyrgyz, Informasi Ekspres per 10 Juni 2026.

Turki India Siprus UEA Belanda Kazakhstan

Tiongkok Uzbekistan Britania Raya Negara Lain Federasi Rusia

47,5%

1,2%

13,9%

3,7%

2,4%

9,3%

5,4%

9,1%

2,7%

3,4%

1,4%

2.5. Rezim stabilisasi

Dengan memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang, investor dapat menandatangani perjanjian stabilisasi untuk jangka waktu hingga 10 tahun, yang memungkinkan penerapan kondisi paling menguntungkan dalam pelaksanaan proyek investasi terkait pajak dan pembayaran non-pajak. Jika terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan atau peraturan pembayaran non-pajak selama pelaksanaan proyek investasi, investor dan/atau perusahaan yang diinvestasikan yang telah menandatangani perjanjian stabilisasi berhak untuk terus menerapkan kondisi paling menguntungkan yang dipilih, serta menggunakan kondisi yang lebih menguntungkan jika diperkenalkan setelah penandatanganan perjanjian.

Karakteristik utama rezim stabilisasi:

Hak untuk menggunakan rezim stabilisasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

melakukan investasi sebesar minimal 200 juta som (≈ 2,3 juta dolar AS) ke dalam modal perusahaan yang diinvestasikan dalam waktu 3 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian stabilisasi;

untuk proyek di bidang pemanfaatan sumber daya mineral – melakukan investasi sebesar minimal 1 miliar som (≈ 11,5 juta dolar AS) dalam waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian stabilisasi.

jangka waktu penerapan –

hingga 10 tahun; 2 3 4 5

diterapkan pada proyek investasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan;

diterapkan baik pada investor maupun pada perusahaan yang diinvestasikan;

berlaku untuk pajak (termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali pajak tidak langsung lainnya) dan pembayaran non-pajak (kecuali pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh badan negara);

dipertahankan saat terjadi perubahan struktur pemegang saham atau peserta investor dan/atau perusahaan yang diinvestasikan.

2.6. Perjanjian bilateral tentang promosi

dan perlindungan investasi

Republik Kyrgyzstan telah menandatangani lebih dari 30 perjanjian bilateral tentang promosi dan perlindungan investasi. 12 Perjanjian tersebut umumnya mencakup:

• rezim yang adil dan setara;

• transfer bebas pendapatan dan modal;

• perlindungan dari ekspropriasi ilegal;

• akses ke arbitrase investasi internasional.

2.7. Penyelesaian sengketa investasi

Sejak tahun 2022 Republik Kyrgyzstan menjadi negara peserta Konvensi ICSID13.

Sengketa investasi dapat diselesaikan melalui:

• negosiasi dan mediasi;

• di pengadilan Republik Kyrgyzstan;

• arbitrase internasional jika terdapat perjanjian tertulis yang sah yang memuat klausul arbitrase yang berlaku, atau jika sengketa tersebut diserahkan ke arbitrase sesuai dengan perjanjian internasional Republik Kyrgyzstan.

PBB Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Investment Policy Hub:https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/113/kyrgyzstan Konvensi tentang penyelesaian sengketa investasi antara negara dan orang asing tanggal 18 Maret 1965 (Washington).