6.1. Dasar Hukum
Hubungan kerja di Republik Kyrgyz diatur oleh peraturan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja, melindungi hak-hak kerja pekerja, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan usaha.
Pada tahun 2025, Republik Kyrgyz memberlakukan Kode Ketenagakerjaan baru yang menggantikan kode sebelumnya yang berlaku sejak tahun 2004.
Peraturan ketenagakerjaan mengatur masalah perjanjian kerja, perubahan dan penghentian perjanjian kerja, jam kerja dan waktu istirahat, pembayaran upah, keselamatan kerja, disiplin kerja, serta pemberian jaminan dan kompensasi kepada pekerja. Peraturan ini berlaku untuk semua pemberi kerja dan pekerja yang melakukan kegiatan di wilayah Republik Kyrgyz, termasuk organisasi dengan partisipasi asing dan cabang perusahaan asing.
| Peraturan Perundang-undangan Utama | Kode Ketenagakerjaan Republik Kyrgyz tanggal 23 Januari 2025 No. 23 (selanjutnya disebut Kode Ketenagakerjaan); Undang-Undang KR "Tentang Keselamatan Kerja" tanggal 5 Juni 2026 No. 82; Undang-Undang KR "Tentang Migrasi Tenaga Kerja Luar Negeri" tanggal 13 Januari 2006 No. 4 |
|---|---|
| Otoritas yang Berwenang | Kementerian Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, dan Migrasi Republik Kyrgyz |
DAN PENYERAHAN PEKERJA ASING
PEKERJA
6.2. Ketentuan Utama Hubungan Kerja
Dasar terjadinya hubungan kerja adalah perjanjian kerja yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja. Perjanjian kerja dapat dibuat untuk jangka waktu tidak tertentu atau untuk jangka waktu tertentu tidak lebih dari 5 tahun (perjanjian kerja waktu tertentu) dalam kasus-kasus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. 32
Saat hubungan kerja berakhir, pemberi kerja wajib mematuhi prosedur dan jaminan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk pekerja.
| Durasi kerja normal | Tidak lebih dari 40 jam per minggu |
|---|---|
| Jam kerja yang dipersingkat | Ditetapkan untuk pekerja di bawah umur, pekerja yang melakukan pekerjaan fisik berat, pekerjaan dengan kondisi berbahaya atau merugikan, dan kategori pekerja tertentu |
| Cuti tahunan utama yang dibayar | 28 hari kalender |
| Masa percobaan | Hingga 3 bulan; untuk pimpinan organisasi dan wakilnya, kepala akuntan dan wakilnya, pimpinan cabang, perwakilan, dan unit struktural terpisah lainnya dari organisasi – hingga 6 bulan |
| Perjanjian kerja waktu tertentu | Hingga 5 tahun dalam kasus yang diatur oleh undang-undang |
| Gaji | Besaran gaji ditentukan oleh perjanjian kerja dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan |
| Frekuensi pembayaran gaji | Tidak kurang dari 1 kali dalam sebulan |
| Kerja lembur | Diperbolehkan dalam kasus yang diatur oleh undang-undang dengan pembayaran tambahan atau pemberian waktu istirahat tambahan |
| Kerja pada hari libur dan hari raya yang tidak bekerja | Diperbolehkan dalam kasus terbatas, biasanya dengan pembayaran tambahan atau pemberian waktu istirahat tambahan |
| Pengakhiran perjanjian kerja | Berdasarkan kesepakatan para pihak, atas inisiatif pekerja, atas inisiatif pemberi kerja, setelah berakhirnya masa perjanjian kerja, dan atas dasar lain yang diatur oleh undang-undang |
Pasal 18 Kode Ketenagakerjaan Republik Kyrgyz tanggal 23 Januari 2025 No. 23
6. Perekrutan pekerja asing
Warga negara asing dapat melakukan kegiatan kerja di Republik Kyrgyz sesuai dengan persyaratan ketenagakerjaan dan peraturan imigrasi.
Perekrutan tenaga kerja asing dilakukan berdasarkan kuota yang ditetapkan setiap tahun. Untuk melakukan kegiatan kerja, warga negara asing harus memperoleh izin tunggal yang menggabungkan visa kerja dan izin kerja.33 Sementara itu, warga negara anggota EAEU berhak melakukan kegiatan kerja di wilayah Republik Kyrgyz tanpa memperoleh izin tunggal berdasarkan kontrak yang sesuai yang dibuat dengan pemberi kerja (pengusaha).
p. 53 Peraturan Sementara tentang tata cara penerbitan visa Republik Kyrgyz, Izin Tunggal untuk tinggal dan melakukan kegiatan kerja di wilayah Republik Kyrgyz oleh warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan serta kartu penduduk Republik Kyrgyz (disetujui oleh keputusan Kabinet Menteri KR tanggal 30 April 2026 No. 312).
Masih ada pertanyaan?
Ajukan pertanyaan ke Badan Nasional untuk Investasi — kami akan membantu memahami aspek hukum.
Materi disiapkan oleh Badan Nasional untuk Investasi bersama dengan Baker Tilly, bersifat informatif dan bukan merupakan konsultasi hukum. Data berlaku per Juni 2026. Sebelum mengambil keputusan, periksa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsultasikan dengan NAİ.