Presiden Sadyr Japarov telah menandatangani undang-undang "Tentang Perubahan Beberapa Undang-Undang Republik Kyrgyz Mengenai Masalah Kemitraan Publik-Swasta".
Seperti yang dilaporkan oleh layanan pers Administrasi Presiden, undang-undang ini disetujui oleh Jogorku Kenesh pada 26 Juni 2025.
Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan peraturan perundang-undangan mengenai inisiasi dan pelaksanaan proyek kemitraan publik-swasta (PPP) di sektor terkait.
Undang-undang ini mencakup perubahan berikut:
Undang-undang "Tentang Pendaftaran Hak atas Properti dan Transaksi Terkait" ditambahkan dengan ketentuan bahwa pendaftaran hak atas properti yang timbul berdasarkan perjanjian akan dilakukan oleh badan pendaftaran setempat sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Kabinet Menteri;
Undang-undang "Tentang Kepemilikan Municipal" ditambahkan dengan ketentuan bahwa penyediaan objek kepemilikan municipal untuk digunakan atau disewakan kepada mitra swasta dalam kerangka